Marital Rape Masih Menghantui Pernikahan dalam Budaya Kita

shape image

Marital Rape Masih Menghantui Pernikahan dalam Budaya Kita

Pemerkosaan merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh manusia.Tindakan tersebut merupakan kegiatan yang memaksa kehendak seseorang untuk melakukan hubangan seksual dengan pelaku.

Hal ini menyebabkan merendahkan harga diri oleh pelaku terhadap korban pemerkosaan. Para pelaku tidak paham atas saling menjaga dan menghormati keputusan orang lain.

Namun apa jadinya bila pemerkosaan tersebut terjadi dalam hubungan suami-istri, apakah masih disebut pemerkosaan? Atau bahkan itu adalah hal yang lumrah karena lingkungan dan stigma yang berkembang di masyarakat bahwa perempuan memang menjadi objek pemuas laki-laki.

Sebelum masuk ke pembahasan kita telaah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pemerkosaan. Perkosaan atau pemerkosaan sebagai suatu tindak kejahatan yang dinilai sangat merugikan dan mengganggu ketentraman dan keamanan hidup, terutama bagi korbannya. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada bias gender dalam pengertian Pemerkosaan bisa terjadi oleh siapapun dan di mana pun.

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dan suci yang harus saling memiliki ketenangan jiwa antara suami dan istri. Tidak dibenarkan bagaimana hal-hal yang mengarah pada paksakan atau bahkan cenderung menyakiti dan lebih parah lagi mengalami diskriminasi walapun itu sudah dalam suatu hubungan pernikahan.

Hal tersebut sering kita dengar dengan sebutan Marital Rape. Secara terminologi Marital Rape merupakan istilah yang merujuk kepada pemerkosaan dalam pernikahan. Dalam kasus ini pun sama seperti layaknya pemerkosaan lainnya, yaitu terjadi pemaksaan hubungan seks dengan pasangan,  tidak adanya sikap saling setuju atau yang lebih dikenal dengan konsensual.

Marital Rape Erat dengan Budaya Patriarki

Dalam peradaban manusia acap kali perempuan diposisikan pada makhluk sosial kedua di bawah laki-laki. Hal ini terus berkembang terus menerus dan menjadi stereotip yang melekat pada alam sadar masyarakat. Menurut Rueda, Patriarki merupakan penyebab penindasan terhadap perempuan(2007:70). Dalam hal ini masyarakat yang menganut akan sistem patriarki akan meletakan laki-laki pada posisi dan kekuasaan yang dominan dari pada perempuan.

Dalam kasus Marital Rape pun pemikiran patriarki pun tertanam dalam benak pelaku. Bagaimana perempuan yang harusnya dalam hal ini memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri. Namun hanya dijadikan komoditas bagi suami ketika sudah menikah. Walaupun sudah menikah tetap saja mengkomunikasikan segala sesuatu dan meyakinkan konsensual gedua belah pihak pun perlu. Bukan berarti dengan menikah tubuh istri hak sepenuhnya suami dan bisa melakukan apa saja tanpa persetujuan istri. Faktor lain pun adalah konsep Maskulinitas Toksik bagaimana laki-laki akan dipandang dan memiliki hasrat untuk menundukan perempuan.

Marital Rape Bukanlah Mitos

Dalam pemahaman pernikahan kebanyakan yang berkembang di masyarakat memanglah kasus Martial Rape merupakan sesuatu bahasan yang sangat tabu dan tidak sedikit itu hanya menjadi sebuah cerita isapan jempol belaka. Banyak dari kita pun masih menganggap bahwa tidak ada istilah memperkosa istri, karena pada dasarnya tugasnya begitu untuk melayani suami. Bahkan banyak yang berasumsi bahwa pemerkosaan tidak dapat dilakukan ketika sudah menikah, pemerkosaan itu hanya bisa terjadi ketika di luar pernikahan. Bagaimana dangkalnya pemahaman pengetahuan tentang konsep pemerkosaan.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat pada 2019 ada laporan pemerkosaan terhadap istri sebanyak 192 kasus. Hal tersebut menandakan bahwa pemerkosaan dalam hubungan pernikahan nyata adanya.

Mungkin kita kembali pada 2014 silam ada sebuah kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat. Seorang perempuan asal Denpasar, Bali mengalami tindakan Marital Rape  hingga meninggal dunia. Perempuan malang tersebut beberapa minggu sebelum ia meninggal mendapatkan perlakuan kasar dari sang suami, karena menolak untuk berhubungan badan. Sang Istri bukan tanpa alasan menolak ajakan suaminya tersebut, dia mengeluhkan sedang tidak enak badan, napasnya sesak dan penyakit jantungnya sedang kambuh. Namun layaknya hewan yang rakus akan mangsanya suaminya pun tak mempedulikan hal tersebut. Akibatnya perempuan tersebut mengalami patah tulang, infeksi pada kemaluan dan memar di dada.  Perlakuan suami hanya diganjar dengan hukuman penjara 10 bulan masa tahanan.

Selain fisik yang terkena dampaknya yaitu mental. Kesehatan mental korban pun pasti terganggu akibat perlakuan keji tersebut. Trauma yang dialami korban pun belum tentu cepat pulih apalagi kalo tidak ditangani dengan baik. Korban Martial Rape sangat membutuhkan dukungan lingkungan agar tidak tenggelam akan masa kelamnya tersebut.

Upaya Hukum Indonesia

Sebenarnya sudah ada beberapa peraturan terkait permasalahan Martial Rape ini, salah satunya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pada pasal 285 mengatur masalah pemerkosaan berbunyi :” Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Namun dalam pasal tersebut tidak spesifik membahas tentang pemerkosaan dalam pernikahan. Adapun peraturan yang mengatur kasus pemerkosaan dalam pernikahan, termaktub pada Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pada pasal 1 ayat 1 yang mengaskan kekerasan rumah tangga adalah yang mengambil kemerdekaaan dan cenderung menyengsarakan. Selain itu di pasal 4 dan 5 pun selaras, bagaimana kekerasan dimaknai sesuatu yang mengarah kepada penindasan.

Lalu dalam Pasal 8 huruf a UU PKDRT pelaku bisa kena pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp36 juta. Namun walaupun sudah ada peraturannya terkadang implementasi dari kasus ini belum sesuai dengan hukumannya. Salah satunya kasus Perempuan asal Denpasar suaminya hanya dihukum selama 10 bulan saja.

Oleh karena itu  Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera disahkan. Karena dalam undang-undang tersebut memusatkan kepada pemulihan korban kekerasan seksual dan penangan dari persepektif korban.

Perspektif Islam

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kemartabatan umatnya. Pernikahan harus berlandaskan kasih sayang, dan saking sakralnya pernikahan bukanlah suatu hal yang dianggap remeh. Bagaimana seseorang ketika memutuskan ingin menikah sebagai janji antara suami, istri dan Tuhan.

Islam pun sangat menjungjung nilai nilai kemanusiaan di dalamnya. Dalam Islam pun segala bentuk yang membahayakan harus dihindarkan. Kemaslahatan dalam pernikahan itu mutlak untuk suami dan istri. Lantas jika ada yang merasa dirugikan atau malah membahayakan hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai ke Islaman. Agama tidak pernah membenarkan suatu tindakan kekerasan, terlebih pada hubungan pernikahan. Pernikah pun memiliki makna yang agung untuk saling menghormati satu sama lain.

Sebuah ironi ketika pernikahan harusnya menjadi tempat yang aman bagi pasangan. Bukan malah masih ada palagan ketakutan antar keduanya dalam bayang-bayang tindakan kekerasan. Dalam hal ini pernikahan idealnya menjadi ruang-ruang diskusi yang tidak bias gender dan saling menghormati. Prinsip kesataraan pun harus dijunjung dalam hubungan ini, bahwa hak dan kedudukan kedua pun seimbang. Tidak ada istilah yang satu lebih dari yang lain atau pun salah satunya lebih mendominasi agar punya kuasa di atasnya.

Saling mencintai, menghormati agar hubungan pernikahan ini berjalan sehat. Pernikahan harus mendatangkan ketenangan jiwa bagi mereka yang menjalaninya. [*]



source https://ayobandung.com/read/2021/08/06/260361/marital-rape-masih-menghantui-pernikahan-dalam-budaya-kita
© Copyright 2021 IKLANADWODS.COM | JASA SEO WEBSITE

Form WhatsApp

Pesan anda akan segera kami proses.

Pesan Sekarang